Jan 15, 2016

Materi PKn Kelas VII Bab III Hak Asasi Manusia

MATERI PKN KELAS VII
BAB III HAK ASASI MANUSIA

Oleh:  
Jajang Sulaeman, S.Pd.
Guru PKn SMP Negeri 3 Cipatat



A. Hakikat, Hukum dan Kelembagaan HAM
1. Pengertian HAM
Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia dan mempunyai derajat yang luhur sebagai manusia, mempunyai budi dan karsa yang merdeka sendiri. Semua manusia mempunyai martabat dan derajat yang sama serta memiliki hak-hak yang sama pula. Derajat manusia yang luhur berasal dari Tuhan yang menciptakannya. Dengan demikian semua manusia bebas untuk mengembangkan dirinya sesuai dengan budinya yang sehat.
Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, semua manusia mempunyai hak-hak yang sama sebagai manusia. Hak-hak inilah yang kemudian disebut dengan Hak Asasi Manusia (HAM).

Dari mana dan kapan muncul istilah HAM ?

Istilah HAM pertama kali muncul ketika terjadinya Revolusi Perancis tahun 1789 yang bertujuan untuk membebaskan manusia (warga negara Perancis) dari kekangan kekuasaan mutlak raja (absolute monarchie), yakni Raja Louis XVI. Istilah yang dipakai ketika itu adalah droit de I home yang berarti hak manusia. Dalam bahasa Inggris disebut human rights dan dalam bahasa Belanda disebut mensen rechten. Sedangkan dalam bahasa Indonesia disebut dengan hak-hak kemanusiaan, hak-hak dasar, hak-hak pokok atau lebih terkenal dengan istilah hak asasi manusia.

Apa pengertian HAM itu ?

Hak asasi manusia berarti hak-hak yang melekat pada manusia berdasarkan kodratnya, maksudnya hak-hak yang dimiliki sebagai manusia. Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki manusia sebagai manusia yang berasal dari Tuhan dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. HAM akan selamanya dimiliki oleh setiap manusia selama belum berhenti menjadi manusia.
Menurut Prof. Oemar Seno Adji, SH., bahwa HAM adalah hak yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Tuhan YME, seperti hak keselamatan, kebebasan dan kesamaan yang sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun dan yang seolah-olah merupakan suatu holy area.
Berdasarkan pengertian di atas, maka HAM memiliki landasan utama, yaitu :
a. Landasan langsung yang pertama, yaitu kodrat manusia.
b. Landasan kedua yang lebih dalam, yaitu Tuhan yang menciptakan manusia.
Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
Dalalm Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1999, bahwa hak asasi manusia ialah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati dan universal sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat, yang tidak boleh diabaikan, dirampas, atau diganggu gugat oleh siapapun.
Jadi HAM pada hakikatnya merupakan hak-hak fundamental yang melekat pada kodrat manusia sendiri, yaitu hak-hak yang paling dasar dari aspek-aspek kodrat manusia sebagai manusia. Setiap manusia adalah ciptaan yang luhur dari Tuhan Yang Maha Esa. Setiap manusia harus dapat mengembangkan dirinya sedemikian rupa, sehingga ia harus berkembang secara leluasa. Pengembangan diri sebagai manusia dipertanggung-jawabkan kepada Tuhan sebagai asal dan tujuan hidup manusia. Semua hak yang berakar dalam kodratnya sebagai manusia adalah hak-hak yang lahir bersama keberadaan manusia itu sendiri.
Dengan demikian, hak-hak ini bersifat universal dalam arti berlaku dimana saja, kapan saja dan untuk siapa saja di dunia ini. Di mana ada manusia di situ ada HAM dan harus dijunjung tinggi oleh siapapun tanpa kecuali. Selain itu beberapa hak asasi manusia tanpa pembedaan bangsa, ras, suku, agama, budaya, jenis kelamin dan perbedaan lainnya.
HAM tidak tergantung dari pengakuan orang lain, masyarakat atau negara, karena manusia memperoleh hak asasi itu langsung dari Tuhan sendiri karena kodratnya (secundum suam naturam). Karena itu hak-hak itu bersifat asasi, karena hak-hak tersebut dimiliki manusia menurut kodratnya, yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya, sehingga bersifat suci. Pengertian kebebasan sebagai hak asasi manusia menunjukkan bahwa inti hakikat hak kebebasan manusia adalah penghargaan, pengakuan terhadap potensi dan harga diri manusia menurut kodratnya.
Penindasan terhadap HAM bertentangan dengan keadilan dan kemanusiaan, sebab prinsip dasar keadilan dan kemanusiaan adalah bahwa semua manusia memiliki martabat yang sama dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sama. Oleh karenanya setiap manusia dan setiap negara di dunia wajib mengakui dan menjunjung tinggi HAM tanpa kecuali. Penindasan terhadap HAM berarti pelanggaran terhadap HAM.
HAM berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat, yang tidak boleh diabaikan, dirampas atau diganggu oleh siapapun. Pelanggaran terhadap HAM akan melahirkan berbagai perlakuan yang tidak manusiawi, sehingga akan membahayakan kelangsungan hidup, merampas kemerdekaan dan menganggu perkembangan jiwa dan raga.
Pengakuan oleh orang lain, negara ataupun agama tidaklah membuat adanya HAM itu. Begitu pula orang lain, negara atau agama tidak dapat menghilangkan atau menghapus adanya HAM. Setiap manusia dan negara dimana dan kapanpun wajib mengakui dan menjunjung tinggi HAM sebagai hak fundamental atau hak dasar.
Dalam prakteknya HAM tidak dapat dilaksanakan secara mutlak. Artinya pelaksanaan HAM dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus berdasarkan pada peraturan-peraturan yang berlaku. Karena jika hak asasi seseorang dilaksanakan secara mutlak, maka akan dapat melanggar hak asasi orang lain. Jadi setiap individu harus menyadari bahwa hak asasi seseorang dibatasi oleh hak asasi orang lain, sehingga setiap individu disamping memiliki hak asasi juga sekaligus memiliki kewajiban asasi, dimana antara keduanya bagaikan dua sisi mata uang yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Setiap individu harus mampu menjaga adanya keselarasan, keserasian dan kesekeseimbangan antara hak dan kewajiban dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Bagi bangsa Indonesia, hak asasi bukanlah tanpa batas seperti pada negara liberal, tidak juga seperti di negara totaliter yang tidak mengindahkan hak asasi manusia. Hak asasi bukanlah suatu hal yang berdiri sendiri, tetapi dalam kaitannya dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Karena itu di balik hak asasi terdapat kewajiban asasi yang justru semestinya mendapat perhatian terlebih dahulu dalam pelaksanaannya.

2. Sejarah perjuangan HAM
Sejak Nabi Musa as memerdekakan umat Yahudi dari perbudakan di Mesir, umat manusia mulai sadar tentang bagaimana upaya mereka untuk membela kebenaran, kemerdekaan dan keadilan. Di Babylonia terkenal hukum Hammurabi (2000 SM) yang dianggap sebagai jaminan HAM, sebab menetapkan ketentuan hukum yang menjamin keadilan pada semua warga negaranya.
Selanjutnya, Solon (600 SM) di Athena, Yunani, menyusun undang-undang yang menjamin keadilan dan persamaan bagi setiap warga negaranya. Ia mengajarkan bahwa orang yang tidak mampu melunasi hutangnya harus dibebaskan dari pembayaran. Kemudian ia membentuk Mahkamah Agung (Hellae) serta Lembaga Perwakilan Rakyat (Eclesia). Solon terkenal sebagai Bapak Ajaran Demokrasi.
Pada zaman Yunani kuno lahir Kode Hukum Raja Hamurabi. Pada masa itu Plato telah memaklumatkan kepada warga polisnya bahwa kesejahteraan bersama baru tercapai apabila setiap warganya melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing. Pericles seorang negarawan Athena, berusaha menjamin keadilan bagi warga negaranya yang miskin. Ia menetapkan bahwa setiap warga negara yang berusia di atas 18 tahun dapat masuk Eclesia.
Flavius Anicus Justinianus, Kaisar Romawi (527 SM) menciptakan peraturan hukum sebagai dasar dan pola sistem hukum modern barat yang berisi pokok-pokok ketetapan hukum mengenai jaminan atas keadilan dan HAM.
Para negarawan Yunani, seperti Socrates dan Plato adalah peletak dasar diakuinya HAM. Mereka mengkritik pemerintahan yang tidak berdasarkan keadilan dan kebijaksanaan. Begitu pula Aristoteles mengajarkan bahwa pemerintah harus berdasarkan kemauan dan cita-cita mayoritas warga negara (384 – 422 SM).
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas lahirlah pemikiran untuk menaskahkan hak asasi manusia, antara lain :
a. Magna Charta Liberatum
Magna Charta yakni piagam agung yang dideklarasikan dan ditandatangani pada tahun 1215,. Piagam ini lahir sebagai hasil musyawarah sekelompok bangsawan Inggris yang bertujuan untuk membatasi kekuasaan Raja John Lackland yang sewenang-wenang (absolut). Dengan piagam ini raja bisa diminta pertanggung jawaban di muka hukum dan raja harus bertanggung jawab kepada parlemen. Namun raja tetap berwenang membuat undang-undang. Piagam ini mengajarkan bahwa hukum dan undang-undang lebih tinggi dari kekuasaan raja. Kelahiran Magna Charta ini dianggap sebagai cikal bakal (embrio) dan permulaan sejarah perjuangan HAM, walaupun belum dapat disebut sebagai perlindungan HAM yang dikenal dewasa ini, sebab hanya merupakan perlindungan terhadap bangsawan dan gereja saja.

b. Petition of Rights
Petition of Rights ditandatangani oleh Raja Charles I pada tahun 1628. Raja berhadapan dengan parlemen yang terdiri dari utusan (The House of Commons). Hal ini menunjukkan bahwa perjuangan HAM memiliki korelasi yang erat dengan perkembangan demokrasi.

c. Bill of Rights (Inggris)
Bill of rights (UU hak) ditandatangani oleh Raja Willem III pada tahun 1689 sebagai hasil Glorius Revolution. UU ini diterima oleh Parlemen Inggris setelah berhasil mengadakan perlawanan terhadap Raja II pada tahun berikutnya dalam suatu revolusi tak berdarah tahun 1688.

d. Perkembangan HAM kemudian banyak dipengaruhi oleh John Locke, JJ Rousseau serta Thomas Hobbes.
Dalam konteks HAM, Thomas Hobbes melihat bahwa HAM merupakan ‘jalan pintas’ terhadap situasi “hommo homini lupus bellum omnium comtra omnes” (situasi yang mendorong terjadinya perjanjian masyarakat dimana rakyat menyerahkan haknya kepada penguasa). John Locke berpendapat bahwa manusia tidaklah harus secara absolut menyerahkan hak-hak individunya. Sebab yang diserahkan hanyalah hak-hak yang berhubungan dengan perjanjian negara saja. Maka Locke melihat dua instansi proses perjanjian masyarakat, yaitu :
1) Pactum Unionis, ialah perjanjian antar individu yang ditujukan bagi adanya masyarakat politik dan negara. 2) Pactum Subjektionis, ialah persetujuan antar individu tadi (pactum unionis) yang terbentuk atas dasar suara mayoritas.
Filsafat Locke inilah yang kelak kemudian hari menjadi landasan bagi pengakuan HAM. Hal tersebut terlihat dalam Declaration of Independence Amerika Serikat pada tanggal 4 Juli 1776 yang disetujui Conggres yang mewakili 13 negara baru yang bersatu. Perjuangan HAM di Amerika Serikat timbul, karena rakyatnya yang berasal dari Eropa merasa tertindas oleh Pemerintahan Inggris.

e. Declaration of Independence
Perkembangan HAM yang lebih modern ditandai lahirnya piagam ini, yakni deklarasi kemerdekaan Amerika dari tangan Inggris pada tanggal 4 Juli 1776. Piagam ini disusun oleh Thomas Jefferson yang bersumber pada ajaran Rousseau dan Montesquieu. Deklarasi ini menekankan pentingnya kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan. Dokter Sun Yat Sen menggunakan asas ini di Tiongkok yang dikenal sebagai min tsu, min chuan dan min seng.

f. Declaration des Droits de l’homme et du Citoyen
Ini merupakan pernyataan hak-hak asasi manusia dan warga negara yang lahir di Perancis tahun 1789. Piagam ini dicetuskan pada permulaan revolusi Perancis, sebagai perlawanan terhadap kesewenangan rezim lama. Dan sebagai hasilnya pada tanggal 13 September 1789 lahirlah konstitusi Perancis yang pertama.
Piagam ini banyak dipengaruhi oleh Declaration of Independence, karena jasa Lafayette, seorang Jenderal dari Perancis yang ikut berperang di Amerika pada waktu negeri tersebut membebaskan diri dari penjajahan Inggris. Sekembalinya ke Perancis, dia berjuang pula untuk melahirkan Piagam Hak Asasi Manusia dan Warga Negara di negerinya. Piagam ini merupakan dasar dari rule of law (negara hukum) yang melarang penangkapan secara sewenang-wenang. Disamping itu, piagam inipun menekankan pentingnya asas praduga tak bersalah (presumption of innocence), kebebasan berekspresi (freedom of expression), kebebasan beragama (feedom of religion), serta adanya perlindungan terhadap hak milik (the right of property).

g. Bill of Rights (Amerika Serikat)
Bill of Rights (UU Hak) yang disusun oleh rakyat Amerika Serikat pada tahun 1789 dan menjadi bagian dari UUD yang disusun pada tahun 1971.

h. UUD 1945
Pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, ditetapkanlah UUD-RI oleh PPKI yang kemudian dikenal dengan UUD 1945. Pada UUD 1945 ini terdapat jaminan HAM, baik dalam Pembukaan maupun Batang Tubuh (pasal-pasal)-nya.

i. The Four Freedoms
Pada awal Perang Dunia II (PD II = 1939 – 1945), Presiden Amerika Serikat, Franklin Delano Roosevelt merumuskan empat hak yang disebut the four freedoms (empat kebebasan) yaitu :
1) Kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat (freedom of speech).
2) Kebebasan dari ketakutan (freedom from fear).
3) Kebebasan beragama (freedom of religion).
4) Kebebasan dari kemelaratan (freedom from want).
Lahirnya hak-hak tersebut di atas terutama akibat adanya agresi Nazi – Jerman yang menginjak-injak hak-hak manusia. Hak yang keempat yaitu kebebasan dari kemelaratan merupakan cetusan perkembangan daya piker manusia. Akhirnya manusia menganggap bahwa hak politik yang dimilikinya seperti hak untuk menyatakan pendapat, hak pilih dalam pemilu, dan sebagainya, tidak ada artinya jika kebutuhan pokoknya yaitu sandang, pangan dan perumahan tidak terpenuhi. Maka hak manusia harus juga mencakup bidang ekonomi, sosial dan budaya.

j. The Universal Declaration of Human Rights
Komisi Hak-Hak Asasi yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1946 menetapkan secara terperinci beberapa hak ekonomi dan sosial, disamping hak politik. Pada tanggal 10 Desember 1948 dibuat pernyataan sedunia tentang HAM yaitu The Universal Declaration of Human Rights. Deklarasi ini didasari oleh Deklarasi Roosevelt. Deklarasi HAM sedunia ini diterima secara aklamasi oleh negara-negara yang tergabung dalam PBB, dengan catatan ada 5 negara yang tidak memberikan suaranya, diantaranya Uni Sovyet.
Walaupun deklarasi itu tidak mengikat, namun diharapkan agar negara-negara yang ikut menanda-tanganinya mencantumkan dalam UUD negaranya atau perundang-undangan lainnya, sehingga berlaku di negara yang bersangkutan. Namun ternyata, tindak lanjut dari pernyataan tersebut yaitu menyusun suatu perjanjian (covenant) yang mengikat secara yuridis (hukum) bagi seluruh negara di dunia sukar dilaksanakan. Barulah setelah 18 tahun deklarasi itu dicetuskan, yakni pada akhir tahun 1966 Sidang Umum PBB menyetujui secara aklamasi perjanjian tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Covenant of Economi, Social and Cultural Rights) serta perjanjian tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (Covenant on Civil and Political Rights). Perjanjian tersebut baru berlaku bulan Januari 1976 sesudah diratifikasi oleh 35 negara, sedangkan perjanjian hak-hak sipil dan politik sedang menunggu ratifikasi yang ke-35.
Kedua naskah perjanjian dimulai dengan pasal yang sama bunyinya, yaitu : “Semua orang mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri. Berdasarkan hak itu mereka secara bebas menentukan status politik mereka dan secara bebas mengejar perkembangan mereka di bidang ekonomi, sosial dan budaya”.




Jan 14, 2016

Materi PKN Kelas VIII Bab IV Pelaksanaan Demokrasi dalam Berbagai Aspek

MATERI PKN KELAS VIII
BAB IV PELAKSANAAN DEMOKRASI 
DALAM BERBAGAI ASPEK




A. HAKIKAT DEMOKRASI
1. Pengertian Demokrasi
Secara harfiah, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu “demos” dan “kratos”. Demos berarti rakyat, sedangkan kratos berarti pemerintahan. Jadi demokrasi berarti “pemerintahan rakyat”. Istilah ini dipakai pada jaman Yunani kuno, khususnya untuk kota Athena, yang menerapkan demokrasi langsung.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi adalah “pemerintahan oleh rakyat di mana kekuasaan tertinggi di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan yang bebas“. Jadi yang diutamakan dalam pemerintahan yang demokratis adalah rakyat.
Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (government of the people, by the people and for the people).
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang meletakkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan atau memiliki peranan menentukan dalam mengatur negara.

2. Asas Demokrasi
Suatu negara dapat disebut sebagai negara demokrasi apabila memiliki dua asas yaitu:
a. Pengakuan Hak Asasi Manusia sebagai penghargaan martabat manusia.
Pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) diwujudkan dengan tindakan dari negara atau pemerintah untuk melindungi HAM tanpa melupakan kepentingan umum. Pengakuan HAM itu ditulis di dalam Undang-Undang Dasar negara dan berbagai bentuk peraturan perundang-undangan sebagai penjabaran dan pelaksanaan dari Undang-Undang Dasar.
Negara yang menyatakan dirinya sebagai negara demokrasi wajib mencantumkan HAM di dalam UUD negara tersebut, penyusunan peraturan perundangundangan wajib menjunjung tinggi HAM, negara berkewajiban meratifikasi (mengakui dan mengesahkan) berbagai bentuk instrumen HAM internasional.
Di dalam negara demokrasi juga dibentuk lembaga perlindungan HAM yang bertugas melindungi pihak-pihak yang menderita akibat pelanggaran HAM.

b. Pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan.
Dalam negara demokrasi pemerintahan yang berkuasa merupakan pemerintahan yang dibentuk oleh rakyat. Pemerintah yang mengatur negara wajib mendapat dukungan dan partisipasi dari rakyat. Apabila pemerintahan yang ada tidak lagi mendapat dukungan maupun partisipasi dari rakyat, maka pemerintah itu akan runtuh. Antara rakyat dan pemerintah selalu terjadi hubungan timbal balik dan saling ketergantungan.
Pemerintah hanya menjalankan amanat dan mandat dari rakyat sebagai pemilik kedaulatan dan kekuasaan. Pemerintah berfungsi melindungi rakyat. Jadi tanpa ada pemerintah, rakyat tidak bisa hidup dengan teratur, akan mudah dihancurkan bangsa lain. Sebaliknya pemerintah tanpa dukungan rakyat tidak dapat berbuat apa-apa, program-program pemerintah tidak akan dapat dijalankan dengan baik.

3. Nilai-nilai Demokrasi
Prinsip pokok demokrasi adalah pengakuan bahwa rakyat sebagai pemilik kekuasaan mempunyai wewenang yang menentukan di dalam negara. Inilah cermin utama dari sebuah negara demokrasi. Namun begitu secara umum masih ada cerminan demokrasi lain. Adapun nilai-nilai dasar sebagai pencerminan demokrasi yang sudah diakui hampir semua bangsabangsa di dunia antara lain:
a. Toleransi/saling menghargai
Demokrasi memberikan tuntunan agar kita menghormati pihak lain, golongan lain yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
b. Bebas berpendapat dan menghormati kebebasan
Demokrasi memang identik dengan kebebasan termasuk kebebasan berpendapat. Demokrasi menghargai kemerdekaan berpendapat dari semua unsur, kelompok, atau golongan yang ada di dalam masyarakat.
c. Memahami keanekaragaman
Demokrasi menghargai berbagai perbedaan yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Suatu kelompok atau golongan wajib menghargai kelompok atau golongan lain. Antara kelompok satu dengan kelompok lainnya harus merasa sederajat, memiliki persamaan hak dan kewajiban, tidak dibenarkan ada golongan atau kelompok tertentu yang ingin menjatuhkan kelompok lain.
d. Kecintaan terhadap keterbukaan dan terbuka dalam berkomunikasi
Demokrasi berarti keterbukaan di dalam penyelenggaraan pemerintahan atau negara. Kebijakan pemerintah perlu disosialisasikan kepada rakyat dan rakyat diberi hak untuk memberikan kritik demi kebaikan.
e. Menjunjung nilai dan martabat kemanusiaan
Demokrasi menghargai nilai-nilai setiap individu, menghargai adanya potensi yang dimiliki oleh manusia yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan.
f. Percaya diri dan mengekang diri
Demokrasi memberi tuntunan kepada manusia untuk mengekang diri terhadap kepentingan diri sendiri demi terpenuhi kepentingan orang lain dan kesejahteraan umum.
g. Kebersamaan
Demokrasi menuntut manusia untuk mengembangkan kedudukannya sebagai makhluk sosial (bermasyarakat), seperti memecahkan masalah secara bersama demi kesejahteraan bersama.
h. Keseimbangan
Demokrasi menjaga prinsip keseimbangan di dalam kehidupan masyarakat. Keseimbangan antara kepentingan individu dan sosial, keseimbangan di berbagai bidang kehidupan.
i. Menyelesaikan pertikaian secara damai dan sukarela
Setiap perselisihan dan perbedaan yang ada diselesaikan melalui musyawarah berdasar hukum yang berlaku.
j. Menjamin terjadinya perubahan secara damai
Demokrasi menuntut perubahan melalui prosedur dan mekanisme yang sudah ditentukan, tetapi tidak menghendaki perubahan melalui cara-cara kekerasan dan paksaan.
k. Pergantian penguasa dengan teratur
Demokrasi menghendaki apabila terjadi pergantian penguasa harus melalui cara-cara yang konstitusional (berdasar Undang-Undang Dasar), tidak melalui kekerasan atau perebutan kekuasaan.
l. Penggunaan paksaan sesedikit mungkin
Demokrasi menghindari pemaksaan kehendak, pemaksaan doktrin tertentu kepada masyarakat. Segala permasalahan diselesaikan melalui musyawarah dan kesadaran hati nurani.
m. Menegakkan keadilan
Demokrasi tidak membeda-bedakan golongan, paham atau kelompok-kelompok tertentu sehigga tercermin keadilan di dalam kehidupan manusia.
n. Komitmen dan tanggung jawab.
Demokrasi mendidik manusia untuk memiliki komitmen yang jelas, tegas, dan bertanggung jawab. Tanggung jawab berarti bersedia menanggung apa yang menjadi tugas dan kewajibannya serta konsisten terhadap komitmennya.
o. Kerja sama keterhubungan.
Demokrasi mendidik manusia agar bersedia melibatkan orang lain/pihak lain di dalam menyelesaikan masalah atau melakukan suatu kegiatan. Demokrasi mendidik kerja sama antar manusia.

4. Ciri Pokok Pemerintahan Demokrasi
Benarkah Indonesia sudah melaksanakan pemerintahan yang demokrasi ? Untuk mengetahuinya, sebaiknya kalian cocokkan dengan ciri-ciri pokok pemerintahan demokrasi. Secara umum ciri-ciri itu adalah:
a. Pemerintah berdasarkan kehendak dan kepentingan rakyat banyak
Pemerintahan demokrasi disusun berdasarkan kehendak rakyat dan menjalankan tugas untuk kepentingan rakyat. Penyusunan pemerintahan demokrasi biasanya dilakukan dengan cara menyelenggarakan pemilihan umum yang melibatkan seluruh komponen yang ada di dalam masyarakat. Lewat pemilihan umum itulah rakyat dapat menyalurkan aspirasi mereka untuk memilih calon-calon pemimpin bangsa yang akan duduk di dalam pemerintahan. Pejabat negara yang memegang kendali pemerintahan menjalankan tugas berdasarkan hukum atau undang-undang yang telah disusun rakyat melalui wakil-wakilnya.

b. Terdapat pemisahan atau pembagian kekuasaan
Dalam pemerintahan demokrasi terdapat pemisahan kekuasaan dalam penyelenggaraan negara. Bentuk pemisahan kekuasaan itu dapat bersifat mutlak (penuh) terpisah, dapat pula berupa pembagian kekuasaan yang tidak mutlak yang berarti lembaga tertentu menjalankan fungsi ganda dalam berbagai bidang. Pembagian kekuasaan yang dipakai secara umum di negara-negara pada umumnya mencakup pemegang kekuasaan legislatif (pembuat undang-undang), eksekutif (pelaksana undang-undang), dan yudikatif (mengawasi undang-undang).

c. Terdapat tanggung jawab dari pelaksanaan kegiatan pemerintahan
Pemerintahan demokrasi dituntut tanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Demokrasi merupakan pemerintahan rakyat maka menuntut tanggung jawab pelaksanaan pemerintahan kepada rakyat, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakilnya.

5. Ciri Negara Demokrasi
a. Jaminan akan kebebasan individu
Negara demokrasi menjamin kebebasan individu kepada setiap warga negara. Kebebasan itu diantaranya untuk menentukan nasibnya sendiri sesuai dengan hati nurani dan potensi yang dimilikinya.
b. Jaminan HAM
Negara demokrasi menjamin hak asasi warga negara. Wujud jaminan hak asasi ini berupa pembentukan undang-undang, kegiatan pemerintahan maupun tindakan didalam menangani pelanggaran HAM.
c. Pers yang bebas dan bertanggung jawab
Kemerdekaan pers merupakan syarat mutlak bagi negara demokrasi karena pers merupakan sarana yang efektif bagi warga negara untuk memperoleh informasi. Pers yang bebas tetapi bertanggung jawab akan mendorong tumbuh dan berkembang kehidupan masyarakat sehingga meningkat kesejahteraannya.
d. Kesempatan memperoleh pendidikan
Pendidikan merupakan kebutuhan pokok bagi setiap warga negara maka negara yang demokrasi wajib memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga negara untuk memperoleh pendidikan.
e. Negara hukum
Negara demokrasi adalah negara yang berdasarkan hukum karena demokrasi menghendaki perdamaian tanpa kekerasan. Negara yang tidak didasari hukum cenderung mengarah kepada diktator, membelenggu kehendak rakyat.
f. Pemerintah berada di bawah kontrol nyata masyarakat
Pemerintahan dalam negara demokrasi selalu mendapatkan pengawasan dari masyarakat baik secara langsung maupun lewat lembaga perwakilan rakyat. Dengan pengawasan dari masyarakat diharapkan pemerintahan sesuai aspirasi rakyat dan sesuai hukum yang berlaku.
g. Pemilihan umum yang bebas jujur dan adil
Salah satu ciri negara demokrasi yaitu diselenggarakan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilihan umum merupakan bukti perwujudan kedaulatan rakyat. Lewat pemilihan umum rakyat dapat menyalurkan aspirasi mereka didalam menentukan pimpinan negara atau wakil-wakil rakyat. Para pemimpin dan wakil rakyat pilihan ini yang akan menentukan corak pemerintahan yang sesuai dengan aspirasi rakyat.
h. Prinsip mayoritas suara
Dalam negara demokrasi suara mayoritas menentukan corak pemerintahan serta peraturan perundang-undangan yang terbentuk. Suara mayoritas yang diperoleh didalam pemilihan umum maupun suara mayoritas di dalam lembaga perwakilan rakyat akan menentukan program-program pemerintah dan peraturan perundang-undangan.

6. Jenis-jenis Demokrasi
Sejak kelahiran demokrasi hingga jaman modern ini boleh dibilang demokrasi tumbuh pesat. Pada saat ini hampir semua negara mengaku sebagai negara demokrasi. Penerapan demokrasi di setiap negara tidak lepas dari berbagai faktor. Wajar saja jika kemudian demokrasi digolongkan dalam beberapa kategori.
Pada dasarnya penggolongan demokrasi dapat dibedakan menurut dua cara yaitu cara penggunaan kekuasaan yang dimiliki rakyat dan menurut falsafah atau landasan moral dan ideologi yang dijadikan landasan.

a. Menurut cara penyaluran pendapat/kehendak
1) Demokrasi Langsung
Demokrasi langsung adalah demokrasi yang secara langsung menerima dan menggunakan kehendak rakyat untuk menentukan kebijakan pemerintah. Demokrasi langsung dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh warga negara di suatu tempat atau diberi kesempatan untuk memilih atau menentukan kebijakan di dalam pemerintahan. Demokrasi langsung ini digunakan di Yunani Kuno pada Polis (negara kota) yang jumlah penduduknya hanya sedikit. Dewasa ini demokrasi langsung hanya diterapkan pada bidang-bidang tertentu misalnya pemilihan pengurus organisasi, pemilihan pimpinan atau pejabat negara. Penentuan kebijakan negara dan pembentukan peraturan perundang-undangan biasanya melalui sistem tidak langsung melalui wakil-wakil rakyat.

2) Demokrasi Tidak Langsung/Perwakilan
Demokasi tidak langsung adalah demokrasi yang mengatur sistem penyaluran aspirasi rakyat (pelaksanaan kedaulatan rakyat) melalui perwakilan atau lembaga-lembaga tertentu yang dibentuk berdasarkan suara rakyat. Pada saat ini hampir semua negara menerapkan demokrasi tidak langsung karena jumlah penduduknya besar dan letaknya terpencar. Ciri pokok demokrasi tidak langsung yaitu terdapat lembaga-lembaga tertentu yang bertugas menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat di dalam penyelenggaraan negara ataupun pengawasan kepada pemerintah yang berkuasa.

b. Menurut sistem politik/ideologi yang dijadikan landasan
1) Demokrasi Liberal
Demokrasi liberal merupakan demokrasi yang berasaskan ideologi liberalisme. Ciri pokok demokrasi liberal di antaranya negara memberikan kebebasan individu secara utuh. Selain itu, negara memberikan kebebasan berpolitik sesuai hati nurani masingmasing individu. Kebebasan mendirikan partai politik dijamin sepanjang memiliki pendukung yang memadai dan tidak mengganggu ketertiban umum serta keselamatan negara dan bangsa. Demokrasi liberal banyak digunakan oleh negara barat di Eropa Barat dan Amerika Serikat.

2) Demokrasi ala Komunis
Demokrasi ala komunis merupakan model demokrasi yang hanya didominasi dan dikendalikan oleh ideologi komunis. Lembaga perwakilan rakyat didominasi oleh kelompok komunis yang kurang memberikan jaminan kebebasan individu. Pemerintahan dikendalikan oleh partai komunis. Kekuasaan ini mencengkeram seluruh segi kehidupan. Demokrasi model ini dahulu diterapkan di negara-negara Eropa Timur dan Uni Soviet. Pada saat ini masih diterapkan di Cina, Korea Utara, dan Kuba.

3) Demokrasi Tersendiri (Dunia Ketiga)
Negara-negara yang tidak berhaluan liberalis dan komunis menerapkan demokrasi sesuai dengan falsafah hidup dan kepribadian bangsanya sendiri. Demokrasi ini banyak diterapkan di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Indonesia adalah negara demokrasi yang tidak menganut paham liberal dan komunis tetapi tetap berpijak kepada falsafah hidup dan kepribadian bangsa yaitu Pancasila. Demokrasi yang diterapkan di Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan kepada prinsip-prinsip demokrasi pada umumnya, tetapi tetap bersendi kepada Pancasila. Partai politik di Indonesia diberi keleluasaan untuk menyalurkan aspirasi masyarakat tetapi kegiatan partai politik tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Indonesia tetap menolak paham liberal dengan kapitalismenya yang berakibat mendesak dan menyengsarakan golongan lemah. Indonesia juga menolak paham komunis yang menjurus kepada atheis yang kurang mengakui hak asasi manusia.



Buku Guru dan Siswa Bahasa Inggris SMP/MTs Kurikulum 2013

BUKU GURU DAN SISWA
BAHASA INGGRIS SMP/MTS KURIKULUM 2013




Buku Guru Kelas VII Bahasa Inggris SMP/MTs K13 Edisi Revisi 2014
Bahasa Inggris tidak dapat dipungkiri adalah bahasa utama komunikasi antarbangsa dan sangat diperlukan untuk berpartisipasi dalam pergaulan dunia. Makin datarnya dunia dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan pergaulan tidak dapat lagi dibatasi oleh batas-batas negara. Kurikulum 2013 menyadari peran penting bahasa Inggris tersebut dalam menyampaikan gagasan melebihi batas negara Indonesia serta untuk menyerap gagasan dari luar yang dapat dipergunakan untuk kemaslahatan bangsa dan negara sebagai akibat datarnya dunia.

Kurikulum 2013 dirancang untuk menyongsong model pembelajaran Abad 21. Di dalamnya terdapat
pergeseran pembelajaran dari peserta didik diberi tahu menjadi peserta didik mencari tahu dari berbagai sumber belajar melampaui batas guru dan satuan pendidikan. Peran bahasa Inggris dalam model pembelajaran seperti itu menjadi sangat sentral mengingat lebih banyak sumber belajar dalam bahasa Inggris dibanding semua sumber belajar dalam semua bahasa lainnya digabungkan.

Sejalan dengan peran di atas, pembelajaran bahasa Inggris untuk SMP/MTs Kelas VII yang disajikan dalam buku ini disusun untuk meningkatkan kemampuan berbahasa. Penyajiannya adalah dengan menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis teks, baik lisan maupun tulis, dengan menempatkan bahasa Inggris sebagai sarana berkomunikasi. Pemahaman terhadap jenis, kaidah dan konteks suatu teks ditekankan sehingga memudahkan peserta didik menangkap makna yang terkandung dalam suatu teks maupun menyajikan gagasan dalam bentuk teks yang sesuai sehingga mudah dipahami orang lain. Mengingat bahasa Inggris baru secara resmi diajarkan mulai Kelas VII SMP/MTs, komunikasi yang disampaikan di sini adalah komunikasi sehari-hari.

Bagi beberapa daerah yang telah mengajarkan bahasa Inggris mulai dari kelas-kelas akhir SD/MI, materi yang disampaikan di sini perlu diperkaya dengan materi tambahan yang disesuaikan dengan kemampuan peserta didik, walaupun struktur pembelajarannya tetap mengacu pada model yang disampaikan dalam buku ini.

Sebagai bagian dari Kurikulum 2013 yang menekankan pentingnya keseimbangan kompetensi sikap,
pengetahuan, dan keterampilan, kemampuan berbahasa Inggris yang dituntut dibentuk melalui pembelajaran berkelanjutan: dimulai dengan meningkatkan kompetensi pengetahuan tentang jenis, kaidah, dan konteks suatu teks, dilanjutkan dengan kompetensi keterampilan menyajikan suatu teks tulis dan lisan baik terencana maupun spontan dengan pelafalan dan intonasi yang tepat, dan bermuara pada pembentukan sikap kesantunan berbahasa.

Buku ini menjabarkan usaha minimal yang harus dilakukan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam Kurikulum 2013, peserta didik diajak menjadi berani untuk mencari sumber belajar lain yang tersedia dan terbentang luas di sekitarnya. Peran guru dalam meningkatkan dan menyesuaikan daya serap peserta didik dengan ketersediaan kegiatan pada buku ini sangat penting. Guru dapat memperkayanya dengan kreasi dalam berbagai bentuk kegiatan lain yang sesuai dan relevan yang bersumber dari lingkungan sosial dan alam.

Implementasi terbatas pada tahun ajaran 2013/2014 telah mendapat tanggapan yang sangat positif dan masukan yang sangat berharga. Pengalaman tersebut dipergunakan semaksimal mungkin dalam menyiapkan buku untuk implementasi menyeluruh pada tahun ajaran 2014/2015 dan seterusnya. Buku ini merupakan edisi ke-2 sebagai penyempurna edisi ke-1 dan buku ini sangat terbuka dan perlu terus dilakukan perbaikan untuk penyempurnaan. Oleh karena itu, para pembaca dapat memberikan kritik, saran dan masukan untuk perbaikan dan penyempurnaan pada edisi berikutnya.


BG Bing 7 Edisi Revisi 2014. Download




BS Bing 7 Edisi Revisi 2014. Download



BG Bing 8 Edisi 2014. Download



BS Bing 8 Edisi 2014. Download 




Soal & Kunci Jawaban UN SMP/MTs 2014-2015

SOAL & KUNCI JAWABAN UJIAN NASIONAL
SMP/MTS TAHUN PELAJARAN 2014/2015



Soal & Kunci Jawaban UN SMP/MTs Tahun Pelajaran2014-2015
Soal UN SMP/MTs Tahun Pelajaran 2014/2015-Bahasa Indonesia A. Download
Soal UN SMP/MTs Tahun Pelajaran 2014/2015-Bahasa Indonesia B. Download
Soal UN SMP/MTs Tahun Pelajaran 2014/2015-Bahasa Indonesia C. Download
Soal UN SMP/MTs Tahun Pelajaran 2014/2015-Bahasa Indonesia. Download
Kunci Jawaban UN SMP/MTs Tahun Pelajaran 2014/2015-Bahasa Indonesia. Download

Soal UN SMP/MTs Tahun Pelajaran 2014/2015-Matematika A. Download
Soal UN SMP/MTs Tahun Pelajaran 2014/2015-Matematika B. Download
Soal UN SMP/MTs Tahun Pelajaran 2014/2015-Matematika C. Download
Soal UN SMP/MTs Tahun Pelajaran 2014/2015-Matematika. Download
Kunci Jawaban UN SMP/MTs Tahun Pelajaran 2014/2015-Matematika. Download

Soal UN SMP/MTs Tahun Pelajaran 2014/2015-B. Inggris A. Download
Soal UN SMP/MTs Tahun Pelajaran 2014/2015-B. Inggris B. Download
Soal UN SMP/MTs Tahun Pelajaran 2014/2015-B. Inggris C. Download
Soal UN SMP/MTs Tahun Pelajaran 2014/2015-B. Inggris D. Download
Soal UN SMP/MTs Tahun Pelajaran 2014/2015-B. Inggris E. Download
Soal UN SMP/MTs Tahun Pelajaran 2014/2015-Bahasa Inggris. Download
Kunci Jawaban UN SMP/MTs Tahun Pelajaran 2014/2015-Bahasa Inggris. Download

Soal UN SMP/MTs Tahun Pelajaran 2014/2015-IPA A. Download
Soal UN SMP/MTs Tahun Pelajaran 2014/2015-IPA B. Download
Soal UN SMP/MTs Tahun Pelajaran 2014/2015-IPA. Download
Kunci Jawaban UN SMP/MTs Tahun Pelajaran 2014/2015-IPA. Download




Jan 10, 2016

Soal Ujian Sekolah (US) SD Tahun 2015

SOAL UJIAN SEKOLAH (US) SD TAHUN 2015




Pelaksanaan Ujian Sekolah (US) untuk tingkat SD/MI atau yang dulu dikenal dengan Ujian Nasional (UN) tahun pelajaran 2014/2015 tanggal 18 sampai 20 Mei 2015 akan digelar dengan mengujikan 3 mata pelajaran, yakni; Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA.

Soal Ujian Sekolah (US) SD Tahun 2015
Soal US SD Tahun 2015-PAI. Download
Soal US SD Tahun 2015-PKn (Word). Download
Soal US SD Tahun 2015-PKn (PDF). Download
Soal US SD Tahun 2015-B. Indonesia 1 (Word). Download
Soal US SD Tahun 2015-B. Indonesia 1 (PDF). Download
Soal US SD Tahun 2015-B. Indonesia 2 (Word). Download
Soal US SD Tahun 2015-B. Indonesia 2 (PDF). Download
Soal US SD Tahun 2015-Matematika 1 (Word). Download
Soal US SD Tahun 2015-Matematika 1 (PDF). Download
Soal US SD Tahun 2015-Matematika 2 (Word). Download
Soal US SD Tahun 2015-Matematika 2 (PDF). Download
Soal US SD Tahun 2015-Matematika 3 (Word). Download
Soal US SD Tahun 2015-Matematika 3 (PDF). Download
Soal US SD Tahun 2015-IPA. Download
Soal US SD Tahun 2015-IPS (Word). Download
Soal US SD Tahun 2015-IPS (PDF). Download





Soal-Jawab Uji Coba US SD Tahun 2015

SOAL JAWAB UJI COBA US SD TAHUN 2015




Soal-Jawab Uji Coba US SD Tahun 2015
Soal-Jawab Uji Coba US SD 2015 - PAI 1 (Word). Download
Soal-Jawab Uji Coba US SD 2015 - PaI 1 (PDF). Download
Soal-Jawab Uji Coba US SD 2015 - PAI 2 (Word). Download
Soal-Jawab Uji Coba US SD 2015 - PAI 3 (Word). Download
Soal-Jawab Uji Coba US SD 2015 - PAI 3 (PDF). Download

Soal-Jawab Uji Coba US SD 2015 - PKn 1 (Word). Download
Soal-Jawab Uji Coba US SD 2015 - PKn 1 (PDF). Download
 
Soal-Jawab Uji Coba US SD 2015 - B. Indonesia 1 (Word). Download
Soal-Jawab Uji Coba US SD 2015 - B. Indonesia 1 (PDF). Download
Soal-Jawab Uji Coba US SD 2015 - B. Indonesia 2 (Word). Download
Soal-Jawab Uji Coba US SD 2015 - B. Indonesia 2 (PDF). Download
Soal-Jawab Uji Coba US SD 2015 - B. Indonesia 3 (Word). Download
Soal-Jawab Uji Coba US SD 2015 - B. Indonesia 3 (PDF). Download
Soal-Jawab Uji Coba US SD 2015 - B. Indonesia 4 (Word). Download
Soal-Jawab Uji Coba US SD 2015 - B. Indonesia 4 (PDF). Download
Soal-Jawab Uji Coba US SD 2015 - B. Indonesia 5 (Word). Download
Soal-Jawab Uji Coba US SD 2015 - B. Indonesia 5 (PDF). Download
Soal-Jawab Uji Coba US SD 2015 - B. Indonesia 6 (Word). Download
Soal-Jawab Uji Coba US SD 2015 - B. Indonesia 6 (PDF). Download
Soal-Jawab Uji Coba US SD 2015 - B. Indonesia 7 (Word). Download
Soal-Jawab Uji Coba US SD 2015 - B. Indonesia 7 (PDF). Download

Soal-Jawab Uji Coba US SD 2015 - Matematika 1 (Word). Download
Soal-Jawab Uji Coba US SD 2015 - Matematika 1 (PDF). Download
Soal-Jawab Uji Coba US SD 2015 - Matematika 2 (Word). Download
Soal-Jawab Uji Coba US SD 2015 - Matematika 2 (PDF). Download
Soal-Jawab Uji Coba US SD 2015 - Matematika 3 (Word). Download
Soal-Jawab Uji Coba US SD 2015 - Matematika 3 (PDF). Download
Soal-Jawab Uji Coba US SD 2015 - Matematika 4 (Word). Download
Soal-Jawab Uji Coba US SD 2015 - Matematika 4 (PDF). Download
Soal-Jawab Uji Coba US SD 2015 - Matematika 5 (Word). Download
Soal-Jawab Uji Coba US SD 2015 - Matematika 5 (PDF). Download
Soal-Jawab Uji Coba US SD 2015 - Matematika 6 (Word). Download
Soal-Jawab Uji Coba US SD 2015 - Matematika 6 (PDF). Download

Soal-Jawab Uji Coba US SD 2015 - IPA 1 (Word). Download
Soal-Jawab Uji Coba US SD 2015 - IPA 1 (PDF). Download
Soal-Jawab Uji Coba US SD 2015 - IPA 2 (Word). Download
Soal-Jawab Uji Coba US SD 2015 - IPA 2 (PDF). Download

Soal-Jawab Uji Coba US SD 2015 - IPS 1 (Word). Download
Soal-Jawab Uji Coba US SD 2015 - IPS 1 (PDF). Download


Jan 5, 2016

Materi PKN Kelas IX Bab III Glonalisasi dan Dampaknya bagi Masyarakat dan Negara

MATERI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
KELAS IX BAB III GLOBALISASI



A. HAKIKAT GLOBALISASI

1. Pengertian Globalisasi

Untuk memahami istilah dan pengertian globalisasi, terlebih dahulu kita perlu mengetahui asal muasal istilah globalisasi. Istilah globalisasi pertama kali digunakan oleh Theodore Levitt pada tahun 1985 yang menunjuk pada politik-ekonomi, khususnya politik perdagangan bebas dan transaksi keuangan. Menurut sejarahnya, akar munculnya globalisasi adalah revolusi elektronik dan disintegrasi negara-negara komunis. Revolusi elektronik melipatgandakan akselerasi komunikasi, transportasi, produksi dan informasi. Sedangkan disintegrasi negara-negara komunis yang mengakhiri Perang Dingin telah memungkinkan kapitalisme Barat menjadi suatu kekuatan yang memangku hegemoni global. Itu sebabnya di bidang ideologi perdagangan dan ekonomi, globalisasi sering disebut sebagai Dekolonisasi (Oommen), Rekolonisasi (Oliver, Balasuruya, Chandran), Neo-Kapitalisme (Menon), Neo-Liberalisme (Ramakrishnan). Malahan Sada menyebut globalisasi sebagai eksistensi Kapitalisme Euro-Amerika di Dunia Ketiga.
Istilah ‘globalisasi’ berasal dari kata ‘global’ yang artinya mendunia, atau dari kata ‘globe’ yaitu bola dunia. Berdasarkan akar katanya tersebut, secara harafiah globalisasi dapat diartikan sebagai suatu proses masuk ke lingkaran dunia atau proses mendunia.
Globalisasi merupakan suatu proses menuju lingkup dunia. Dengan demikian globalisasi dapat diartikan sebagai proses mendunia, dimana semua peristiwa baik ekonomi, politik maupun budaya yang terjadi di satu belahan dunia dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Atau dapat disebut globalisasi merupakan suatu proses di mana hubungan sosial dan saling ketergantungan antarmanusia di dunia ini semakin besar.
Hal ini seperti yang dikatakan seorang ahli bernama R. Robertson bahwa globalisasi adalah proses mengecilnya dunia dan meningkatnya kesadaran akan dunia sebagai satu kesatuan, saling ketergantungan dan kesadaran global akan dunia yang menyatu. Ahli lain bernama Martin Albrow mengatakan globalisasi menyangkut seluruh proses di mana penduduk dunia terhubung kedalam komunitas dunia yang tunggal, komunitas global.
Beberapa pendapat lain tentang globalisasi, antara lain :
  1. A. G. McGrew : Globalisasi mengacu pada keserbaragaman hubungan dan saling keterkaitan antar masyarakat yang membentuk sistem dunia modern. Globalisasi adalah proses dimana berbagai peristiwa, keputusan dan kegiatan di belahan dunia yang satu dapat membawa konsekuensi penting bagi berbagai individu dan masyarakat di belahan dunia yang lain.
  2. M. Waters : Globalisasi adalah sebuah proses sosial di mana halangan-halangan bersifat geografis pada tatanan sosial dan budaya semakin menyusut dan setiap orang kian sadar bahwa mereka semakin dekat satu sama lain.
  3. Emmanuel Richter : Jaringan kerja globalisasi yang secara bersamaan manyatukan masyarakat yang sebelumnya terpencar-pencar dan terisolasi dalam planet ini ke dalam ketergantungan dan persatuan dunia.
  4. Edison A. Jamli, dkk (2005): Globalisasi pada hakikatnya adalah suatu proses dari gagasan yang dimunculkan, kemudian ditawarkan untuk diikuti oleh bangsa lain yang akhirnya sampai pada suatu titik kesepakatan bersama dan menjadi pedoman bersama bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia.
  5. Dalam Wikipedia Encyclopedia disebutkan bahwa globalisasi adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan perubahan-perubahan dalam masyarakat dan dalam perekonomian dunia yang dihasilkan oleh meningkatnya perdagangan dan pertukaran kebudayaan.
  6. IMF : Globalisasi berarti meningkatnya ketergantungan ekonomi antara negara-negara di dunia yang ditandai oleh meningkat dan beragamnya volume transaksi barang dan jasa lintas negara dan penyebaran teknologi yang meluas dan cepat. (IMF, World Economic Outlook, Mei 1997).
  7. Globalisasi adalah proses-proses dimana perdagangan, informasi dan budaya semakin bergerak melintas batas negara. (www.ecojustice.org/lexicon.asp). 
Berdasarkan pengertian di atas secara jelas globalisasi mampu membuat suatu perubahan kehidupan dunia yang dulunya sangat sederhana menjadi bersifat multidimensional. Globalisasi juga membuat semakin kuat ikatan ekonomi, politik, teknologi dan budaya yang mampu menghubungkan individu, komunitas, perusahan dan pemerintah di seluruh dunia.

Sumber :www.google.co.id
Gambar 3.1 Globalisasi diikuti dengan munculnya perusahan-perusahan multinasional dan transnasional seperti Mc Donalds di berbagai negara di seluruh dunia.

Dalam konsep awal orang beranggapan bahwa globalisasi merupakan suatu gejala ekonomi. Seperti yang tertulis dalam Wikipedia Encycloedia Indonesia bahwa globalisasi mengacu terutama pada liberalisasi perdagangan bebas (free trade). Hal ini dikarenakan, berkembangnya globalisasi diikuti dengan munculnya perusahan-perusahan multinasional dan transnasional seperti Toyota, Siemens, Coca Cola, Samsung, Mc Donalds di berbagai negara di seluruh dunia.
Globalisasi membuat suatu kenyataan bahwa kehidupan dunia menjadi satu kesatuan dalam “satu dunia”, yang membuat sebuah desa global (global village) dengan kehidupan manusia secara individu, kelompok, atau bangsa-bangsa menjadi saling ketergantungan (interdependency) dalam semua aspek kehidupan. Pendek kata, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membuat ruang lingkup interaksi antar manusia di seluruh dunia semakin menyempit.

2. Faktor-Faktor Penggerak Globalisasi

Banyak ahli menyatakan bahwa semakin berkembangnya globalisasi maka hubungan masyarakat dunia serta saling ketergantungan dalam segala aspek kehidupan terlihat semakin nyata. Dua faktor yang mendukung proses globalisasi menjadi semakin cepat, yaitu perkembangan teknologi komunikasi dan informasi serta transportasi.
a. Teknologi Komunikasi dan Informasi
Pernahkah terpikir dalam benak kalian bagaimana kita yang berada di Indonesia bisa mengetahui kejadian perang di Irak, Palestina atau badai katrina yang melanda Amerika Serikat ? Semua ini karena dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Jarak yang begitu jauh bukanlah penghalang. Berkembangnya teknologi dan informasi dunia yang pesat membuat hubungan manusia antarmanusia di dunia semakin mudah.

Gambar 3.2. Telpon seluler dan Fasilitas internet memungkinkan semua orang untuk memperoleh informasi dengan cepat
Sumber :www.google.co.id

Sebelum tercipta alat-alat komunikasi yang canggih, tempo dulu manusia masih menggunakan sarana komunikasi yang sangat sederhana, kualitas dan kuantitas komunikasi sangat terbatas. Sarana komunikasi dan informasi yang canggih dengan harga yang terjangkau mampu mengatasi semua hambatan yang selama ini dialami oleh manusia dalam menjalin hubungan manusia dengan sesama karena dipisahkan waktu dan jarak, serta tempat yang berbeda.
Contoh alat komunikasi modern seperti telepon seluler yang dimiliki setiap orang memungkinkan setiap waktu dapat berkomunikasi dengan siapa saja dimana mereka berada. Kemudian internet yang membuat manusia dapat mengakses semua data informasi yang ada dan tersebar di seluruh dunia dalam waktu yang sesingkat mungkin. Internet dapat mempermudah suatu transaksi-transaksi dalam dunia bisnis di seluruh dunia. Internet dapat dipergunakan untuk e-banking, yaitu melakukan transfer modal yang dilakukan dengan pertukaran dokumen. Dalam dunia pendidikan internet melahirkan adanya e-learning, yaitu model pembelajaran dimana para siswa tidak perlu datang di sekolah-sekolah akan tetapi cukup berada di depan layar komputer dan berkomunikasi secara visual melalui internet dengan pengajar atau sesama pelajar.

 Gambar 3.3 Satelit dapat mempermudah untuk menjalin komunikasi
di berbagai belahan bumi.

Teknologi satelit komunikasi dipergunakan oleh stasiun televisi untuk menyiarkan secara langsung suatu peristiwa yang terjadi di satu negara ke seluruh negara di dunia dalam waktu yang bersamaan dengan kejadian peristiwa tersebut. Misalnya adanya bencana alam, pertandingan olah raga, peperangan dan hiburan.

b. Teknologi Transportasi

Sebelum terciptanya alat transportasi yang mutakhir, untuk menuju suatu daerah seseorang harus mengorbankan waktu untuk perjalanan yang panjang. Lain halnya dengan saat ini, orang menjadi semakin cepat dan mudah untuk mencapai daerah yang dituju.
Sarana transportasi yang semakin canggih juga dapat mempengaruhi terjadinya perubahan perekonomian suatu negara maupun bidang-bidang kehidupan yang lain; seperti halnya politik, sosial dan budaya. Hal ini, dikarenakan ditemukannya teknologi transportasi dengan kecepatan tinggi sehingga memudahkan orang untuk menjalin kerjasama antar negara.

 Gambar 3.5 Teknologi transportasi mutakhir mempermudah 
untuk menjangkau suatu daerah yang sesulit apapun

Teknologi transportasi mutakhir mempermudah untuk menjangkau suatu daerah sesulit apapun. Teknologi transportasi yang canggih, seperti pesawat yang bermesin jet dapat dipergunakan untuk mengantar para penumpang dari satu negara ke negara lain dalam waktu singkat. Apalagi dengan biaya yang murah, pesawat terbang saat ini bukan lagi menjadi sarana transportasi bagi masyarakat kelas atas. Sebagian besar anggota masyarakat mampu menggunakan pesawat terbang sebagai alat transportasi.

3. Tanda-Tanda Globalisasi

Kehidupan suatu negara yang telah memasuki era globalisasi, memiliki pertanda khusus. Secara umum Budiyanta (2005:90) menyebutkan bahwa tanda-tanda globalisasi adalah sebagai berikut.

  1. Perdagangan global semakin meningkat.
  2. Aliran modal internasional, di antaranya investasi luar negeri telah masuk dan mempengaruhi perekonomian negara tersebut.
  3. Meningkatnya aliran data lintas batas, seperti penggunaan internet, satelit komunikasi dan telepon.
  4. Adanya desakan berbagi pihak untuk mengadili para penjahat perang di Mahkamah Internasional (International Criminal Court) dan adanya gerakan untuk menyerukan keadilan internasional.
  5. Meningkatnya pertukaran budaya (cultural exchange) internasional.
  6. Menyebar luasnya paham multikulturalisme dan semakin besarnya akses individu terhadap berbagai macam budaya.
  7. Meningkatnya perjalanan dan turisme lintas negara.
  8. Meningkatnya imigrasi, termasuk imigrasi ilegal.
  9. Berkembangnya infrastruktur telekomunikasi global.
  10. Berkembangnya sistem kuangan global.
  11. Meningkatnya aktivitas perekonomian yang dikuasai oleh perusahaan-perusahaan multinasional.
  12. Meningkatnya peran organisasi-organisasi internasional, seperti: WTO, IMF yang berurusan dengan transaksi-transaksi internasional.

4. Globalisasi di Indonesia

Di dunia ini, tidak ada satu negarapun yang bisa lepas dari pengaruh globalisasi, termasuk Indonesia. Globalisasi bagi Indonesia merupakan suatu tantangan dan kesempatan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia mampu ambil bagian dalam kancah globalisasi dunia. Kita memahami konsekuensi globalisasi, dimana suatu peristiwa yang terjadi Indonesia akan memberikan pengaruh pada dunia internasional. Sebaliknya peristiwa yang terjadi di dunia internasional akan memberikan dampak bagi Indonesia.
Agar Indonesia dapat berperan dalam globalisasi internasional, maka diperlukan suatu persiapan yang matang dan selalu terbuka terhadap perubahan. Untuk menghadapi semakin derasnya arus globalisasi diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang handal. Kualitas sumber daya manusia merupakan faktor penentu akan berhasil atau tidaknya negara kita menghadapi tantangan di era global.
Untuk mendapatkan yang berkualitas diperlukan pelatihan dan pendidikan yang mampu mempersiapkan manusia untuk dapat bersaing di tengah arus globalisasi. Dalam penjelasan umum UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa. Hal ini dimaksudkan untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.



B. POLITIK LUAR NEGERI

1. Dasar Pertimbangan Politik Luar Negeri

2. Pedoman Politik Luar Negeri

3. Prinsip-Prinsip Pokok

4. Pelaksanaan Politik Bebas Aktif



C. DAMPAK GLOBALISASI

1. Dampak Positif Globalisasi

2. Dampak Negatif Globalisasi



D. MENYIKAPI DAMPAK GLOBALISASI

1. Sikap Menerima Dampak Positif Globalisasi

2. Sikap Menolak Dampak Negatif Globalisasi


Tindak Lanjut e-PUPNS 2015

TINDAK LANJUT e-PUPNS


BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Nomor: K 26-30/V 2-1/99
Perihal: Tindak Lanjut e-PUPNS

Jakarta, 5 Januari 2016
Kepada Yth:
1. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat
2. Pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota
di Tempat

  1. Dengan hormat kai sampaikan bahwa sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil Tahun 2015 secara elektronik serta Surat Edaran Kepala BKN No. K 26-30/V 77-1/99 Tgl. 27 Juli 2015 tentang Implementasi PUPNS 2015, maka jadwal pelaksanaan e-PUPNS 2015 telah ditutup pada tanggal 31 Desember 2015.
  2. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan e-PUPNS tersebut dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut :
    1. PNS yang belum mendaftar/registrasi e-PUPNS 2015 berjumlah 106.038 (daftar nama PNS dari masing-masing instansi dapat dilihat pada portal e-PUPNS)
    2. PNS yang belum selesai diverifikasi pada level 1 maupun level 2 berjumlah 1.630.816.
    3. PNS yang sudah melakukan registrasi namun belum menyampaikan berkas/dokumen untuk diverifikasi berjumlah 449.057.
  3. Berkenaan dengan hal tersebut bagi PNS yang belum mendaftar/ registrasi e-PUPNS 2015 sesuai point 2a. Maka untuk dapat registrasi agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
    1. Instansi menyampaikan nama-nama PNS yang akan melakukan registrasi susulan e-PUPNS 2015 dengan pengantar dari Kepala Biro Kepegawaian/Kepala BKD kepada Kepala BKN beserta alasan tidak melakukan e-PUPNS dengan mengisi formulir scbagaimana format terlampir, lampiran nama-nama tersebut agar disampaikan juga dalam bentuk softcopy (file). dengan format excel(.xls)
    2. BKN akan memfasilitasi dengan memberikan hak akses jika alasan yang disampaikan rasional.
    3. Pendaftaran Registrasi tersebut diberikan batas waktu hingga 31 Januari 2016, apabila sampai batas waktu yang ditentukan PNS belum juga mendaftar/registrasi dan mengisi e-PUPNS maka dinyatakan tidak berstatus sebagai PNS dan dihapus dari data PNS Nasional di BKN.
  4. Bagi instansi yang belum menyelesaikan verifikasi level I dan level 2 sesuai point 2b. maka diberi kesempatan perpanjangan waktu hingga 31 Januari 2016.
  5. Bagi PNS yang sudah melakukan registrasi namun belum menyelesaikan pengisian e-PUPNS sesuai point 2c. Maka diberikan bata waktu hingga 17 Januari 2016.
  6. Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terima kasih.


Jan 3, 2016

Aplikasi SKP Guru Kelas/Mapel

APLIKASI SKP GURU KELAS / MAPEL


Aplikasi SKP GMP JSNM03012016. Download




Aplikasi SKP Kepala Sekolah

APLIKASI SKP KEPALA SEKOLAH


Aplikasi-SKPKS-JSNM03012016. Download
Terima Kasih kepada Pa Nurdin Manan dan Pa Priyatin
Atas ilmu dan bantuannya, semoga mendapat balasan terbaik dari Allah SWT.





Aplikasi SKP WKS JSNM03012016

APLIKASI SKP WAKIL KEPALA SEKOLAH


Aplikasi SKP WKS JSNM03012016. Download




Jan 2, 2016

Perangkat Pembelajaran PJOK SD/MI KTSP

PERANGKAT PEMBELAJARAN
PJOK SD/MI KTSP




Perangkat Pembelajaran PJOK Kelas 1 SD/MI
1. SK KD PJOK Kelas 1 SD/MI. Download
2. Pemetaan SK KD PJOK Kelas 1 SD/MI. Download
3. Silabus PJOK Kelas 1 SD/MI. Download
4. Program Tahunan PJOK Kelas 1 SD/MI. Download
5. Program Semester PJOK Kelas 1 SD/MI. Download
6. KKM PJOK Kelas 1 SD/MI. Download
7. RPP PJOK Kelas 1 SD/MI. Download

Perangkat Pembelajaran PJOK Kelas 2 SD/MI
1. SK KD PJOK Kelas 2 SD/MI. Download
2. Pemetaan SK KD PJOK Kelas 2 SD/MI. Download
3. Silabus PJOK Kelas 2 SD/MI. Download
4. Program Tahunan PJOK Kelas 2 SD/MI. Download
5. Program Semester PJOK Kelas 2 SD/MI. Download
6. KKM PJOK Kelas 2 SD/MI. Download
7. RPP PJOK Kelas 2 SD/MI. Download

Perangkat Pembelajaran PJOK Kelas 3 SD/MI
1. SK KD PJOK Kelas 3 SD/MI. Download
2. Pemetaan SK KD PJOK Kelas 3 SD/MI. Download
3. Silabus PJOK Kelas 3 SD/MI. Download
4. Program Tahunan PJOK Kelas 3 SD/MI. Download
5. Program Semester PJOK Kelas 3 SD/MI. Download
6. KKM PJOK Kelas 3 SD/MI. Download
7. RPP PJOK Kelas 3 SD/MI. Download

Perangkat Pembelajaran PJOK Kelas 4 SD/MI
1. SK KD PJOK Kelas 4 SD/MI. Download
2. Pemetaan SK KD PJOK Kelas 4 SD/MI. Download
3. Silabus PJOK Kelas 4 SD/MI. Download
4. Program Tahunan PJOK Kelas 4 SD/MI. Download
5. Program Semester PJOK Kelas 4 SD/MI. Download
6. KKM PJOK Kelas 4 SD/MI. Download
7. RPP PJOK Kelas 4 SD/MI. Download

Perangkat Pembelajaran PJOK Kelas 5 SD/MI
1. SK KD PJOK Kelas 5 SD/MI. Download
2. Pemetaan SK KD PJOK Kelas 5 SD/MI. Download
3. Silabus PJOK Kelas 5 SD/MI. Download
4. Program Tahunan PJOK Kelas 5 SD/MI. Download
5. Program Semester PJOK Kelas 5 SD/MI. Download
6. KKM PJOK Kelas 5 SD/MI. Download
7. RPP PJOK Kelas 5 SD/MI. Download

Perangkat Pembelajaran PJOK Kelas 6 SD/MI
1. SK KD PJOK Kelas 6 SD/MI. Download
2. Pemetaan SK KD PJOK Kelas 6 SD/MI. Download
3. Silabus PJOK Kelas 6 SD/MI. Download
4. Program Tahunan PJOK Kelas 6 SD/MI. Download
5. Program Semester PJOK Kelas 6 SD/MI. Download
6. KKM PJOK Kelas 6 SD/MI. Download
7. RPP PJOK Kelas 6 SD/MI. Download



Buku Saku Aparatur Sipil Negara (ASN)

BUKU SAKU
APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)



Buku Saku ASN bagi PNS telah diterbitkan Menpan RB dalam bentuk konten materi yang berbentuk komik hingga tujuan nawacita dari gaya kreatif ini diharapkan akan mundah dibaca dan dipahami serta dilaksanakan oleh Para ASN. Download


Jan 1, 2016

Aplikasi Cetak NISN 2015

APLIKASI CETAK KARTU NISN 2015


Silahkan Download semoga bermanfaat.





Aplikasi SKP Guru Kelas/Mapel

APLIKASI SKP GURU KELAS/MAPEL


Aplikasi Guru Kelas/Mapel. Download
Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2011 
Perka BKN No. 1 Tahun 2013
PB Mendiknas dan Kepala BKN No. 03/V/PB/2010 No. 14 Tahun 2010 
Semoga pahala terbaik dari sisiNya terlimpah pada hambaNya 
yang senantiasa berbagi ilmu dan kemanfaatan bagi sesamanya, Amin.





Aplikasi SKP JS010120163

APLIKASI PENILAIAN PRESTASI KERJA


Aplikasi SKP JS010120163. Download



Aplikasi SKP JS010120162

APLIKASI SASARAN KERJA PEGAWAI


Aplikasi SKP JS010120162. Download